SuLa, Titiknusantara.com- Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga kini belum melunasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 senilai Rp 40 miliar, Angka fantastis ini menjadi bom waktu yang mengancam pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur vital di kabupaten Kepulauan Sula.
Senator Hasby Yusuf, geram atas keterlambatan pembayaran ini. “Ini bukan sekadar uang, tapi hak Kepulauan Sula untuk membangun masa depan warganya” tegas Hasby. Selasa 5 Agustus 2025.
Dia mendesak Gubernur Sherly Djoanda untuk segera mencairkan dana tersebut. Sekolah, rumah sakit, bahkan dermaga, semuanya terancam terhenti pembangunannya akibat tunggakan ini.
Lebih lanjut, Dia juga memperingatkan, keterlambatan ini bukan hanya masalah administrasi, tapi juga bentuk ketidakpedulian terhadap pembangunan daerah. “Dana ini hanya diparkir di provinsi, bukannya digunakan untuk kepentingan rakyat Sula,” kecamnya.
Dia bahkan tak segan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jika Gubernur tetap berkelit. “Pemotongan DAU Provinsi pun akan kami perjuangkan jika perlu” Pungkas Hasby (*).
Penulis: Sawer
Editor : Redaksi
