Titiknusantara.com- Aliansi Bumi Mangoli mengambil langkah kreatif dengan menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter kontroversial, “Arsenik di Balik Hilirisasi Nikel” yang sukses membangkitkan amarah dan semangat perlawanan warga terhadap rencana masuknya 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Aksi yang berlangsung pada Jumat, 29 Agustus 2025, di Desa Orifola ini bukan sekadar acara nonton biasa. Lebih dari itu, nobar ini menjadi momentum bagi warga untuk bersatu, berbagi informasi, dan menyuarakan penolakan terhadap ancaman tambang yang semakin nyata.
“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal masa depan kami” tegas Rifai Galela, koordinator kegiatan, dengan nada berapi-api. “Tambang akan merusak segalanya: lingkungan, sosial, ekonomi, dan kedaulatan hidup kami di Pulau Mangoli,”tambahnya.
Suasana nobar berubah menjadi emosional saat film memutar adegan-adegan mengerikan tentang dampak pertambangan. Banjir bandang yang pernah melanda desa-desa di Mangoli kembali menghantui ingatan warga, seolah menjadi pertanda buruk jika tambang benar-benar beroperasi.
“Dulu hujan gerimis saja bisa banjir, apalagi kalau ada tambang? Habislah kita,” seru seorang warga dengan nada khawatir. Sabtu 30 Agustus 2025.
Tak hanya itu, cuplikan laut yang tercemar dan ikan-ikan yang mengandung racun arsenik dan merkuri juga membuat warga merinding. “Kalau laut sudah tercemar, ikan sudah beracun, lalu apa yang mau kita makan? Bagaimana nasib anak cucu kita nanti,” tanya seorang ibu dengan air mata berlinang.
Puncak acara adalah orasi dari Sarmin Pora, seorang pemuda Desa Orifola, yang membakar semangat perlawanan warga. Dengan lantang, ia mengajak seluruh masyarakat Mangoli untuk menolak 10 IUP yang dianggap sebagai ancaman nyata bagi kehidupan mereka.
“Kami tidak hidup dari tambang! Kami hidup dari bertani, dan dari bertani itu kami bisa menyekolahkan anak-anak kami sampai jadi sarjana,” seru Sarmin dengan penuh semangat. “Pulau Mangoli ini rawan banjir, dan kami semua adalah petani. Jangan jadikan Mangoli sebagai lahan pertambangan”
Sarmin juga menyoroti keberadaan PT Aneka Indo Mineral Utama Sejahtera yang menguasai lahan seluas 22.535,1 hektare di wilayah mereka.
“Pemerintah harus sadar, Mangoli bukan lahan kosong, Kami sudah lama hidup di sini. Jangan paksa kami untuk memberontak hanya karena 10 izin pertambangan” pungkasnya.(Shawer)
