Ternate, Titiknusantara.com- lkatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) adalah Organisai cipayung yang mewadahi Senat Mahasiswa Ekonomi se-Indonesia.
ISMEI Didirikan di Semarang pada tanggal 26 Agustus 1982. ISMEI adalah organisasi kerja sama yang berazazkan Pancasila bersifat independen dan
berorientasi pada keilmuan.
Latar Belakang berdirinya ISMEl berawal dari adanya persamaan pemikiran bahwa untuk berkontribusi secara optimal dalam perkembangan ekonomi secara nasional diperlukan sebuah wadah bersama diantara senat mahasiswa ekonomi di Indonesia.
Seminar, Pelantikan dan Rapat Kerja ISMEI Wilayah XI (Maluku-Papua) dengan tema “Tantangan Green and Blue Economy Terhadap Perekonomian Indonesia Timur”, dimana kegiatan ekonomi Wilayah Indonesia Timur perlu ada aktivitas yang menyangkut tema.
Koordinasi ISMEI Wilayah XI, Galang Agustira K. Halang, mangancam seluruh pejabat publik wilayah timur untuk melihat segi sendi-sendi ekonomi yang menjadi pertumbuhan daerah tersebut.
“Kegiatan ini telah usai kemarin dengan ratusan orang yang hadir di kegiatan dan melaksanakan Rapat Kerja dengan 6 Lembaga BEM FEB di Wilayah Maluku-Papua. Telah menghasilkan rekomendasi Program Kerja Wilayah di 3 Provinsi untuk laksanakan dalam 2 tahun periode kepengurusan,” katanya. Senin 25 Mei 2025.
Sambung, Koorwi ISMEI Sesali tidak hadirnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam agenda nasional di Kota Ternate.”Padahal 6 kampus dengan 3 Daerah adalah bentuk partisipasi aktiv untuk kepentingan rakyat,” Pungkasnya.
Sekedar informasi untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja wilayah.
TUNTUTAN:
“PEMERINTAH PROVINSI MALUKU”
1. Tangkap mafiah gunung botak dan hentikan operasi tambang maluku.
2. Desak Pemprov Maluku segara menyediakan fasilitas pendidikan dan struktur dasar KAB. SBT KEC. Kilmury.
3. Desak Pemprov Memberikan kebijakan pasti terhadap hilirisasi lumbung perikanan.
“PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA”
1. Tolak reklamasi pantai di Maluku Utara.
2. Miminta transparansi RT/RW Maluku Utara.
3. Cabut IUP PT. Position dan PT STS di Halmahera Timur.
4. Stop kriminalisasi masyarakat adat dan bebaskan masyarakat maba sangaji Haltim.
5. Hentikan aktifitas pertambangan di Maluku Utara.
6. Desak Pemprov Maluku Utara membagikan DBH di sepeluh (10) Kabupaten/kota.
“PEMERINTAH PROVINSI PAPUA”
1. Tolak kenaikan UKT di Papua.
2. Tolak perusahaan PT. Antam diblok wabu.
(kl/wer)
