Titiknusantara.com- Pemerintah terus berupaya mempermudah investasi di Indonesia dengan mempercepat digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan agar tahun 2026 mendatang, 300 RDTR sudah sepenuhnya digital dan terintegrasi.
“Kalau 300 RDTR ini selesai, urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa lebih cepat. Bayangkan, dengan RDTR online, izin KKPR bisa kelar dalam 2-3 hari saja,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin 22 September 2025.
Kementerian ATR/BPN sendiri punya target besar, yakni 2.000 RDTR terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) di seluruh Indonesia. Saat ini, baru 428 RDTR yang sudah terintegrasi dari total 646 RDTR yang ada.
“Kami targetkan bulan ini semua RDTR yang belum terintegrasi OSS harus sudah online,” tegas Menteri Nusron.
Sementara itu, Penyusunan RDTR digital ini juga akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta agar RDTR diprioritaskan di wilayah seperti Sulawesi, Jawa bagian utara, dan wilayah timur Sumatra, termasuk Kepulauan Riau.
Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Airlangga Hartarto Juga bilang bahwa Kementerian ATR/BPN menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memanfaatkan peta dasar skala 1:5.000 yang sudah dan akan diselesaikan di berbagai pulau.
“Sudah Selesai: Pulau Sulawesi (2024), Pulau Kalimantan dan Jawa (2025) Menyusul: Pulau Sumatra (2026), Maluku, NTB, NTT (2027),”Kata Airlangga Hartarto.
Lebih lanjut “Dengan RDTR yang semakin mudah diakses dan terintegrasi, pemerintah berharap investasi di Indonesia akan semakin menggeliat dan membuka lapangan kerja baru,” Pungkas Airlangga(an/na)
